Komisi II DPR RI Adakan Kunker di Jambi
Cakrawala News.pro JAMBI — Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E.,Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat menghadiri kunjungan kerja Reses Komisi II DPR RI di Provinsi Jambi yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, S.T., M.I.Pol. Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Mahligai 9 Bank Jambi ini berlangsung dinamis dan penuh dialog bersama kepala daerah se-Provinsi Jambi, jajaran Bank Jambi, serta perwakilan Kemendagri dan ATR/BPN.
Pada pertemuan tersebut bahasan pokok pada penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tata kelola pemerintahan daerah, serta sinkronisasi data dan penyelesaian persoalan agraria. Komisi II mengapresiasi kesiapan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyampaikan berbagai isu strategis daerah.
Di tengah kebijakan efisiensi fiskal nasional yang berdampak pada transfer daerah seperti DAK dan DAU, Komisi II menilai optimalisasi BUMD menjadi langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat melalui kenaikan pajak.
Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan bahwa saat ini terdapat 20 BUMD yang tersebar di kabupaten/kota, dengan dua BUMD tingkat provinsi bergerak di sektor perbankan. Regulasi keduanya telah disesuaikan melalui Peraturan Daerah, meski sebagian masih dalam proses yuridis lanjutan.
Al Haris menambahkan sekarang ini BUMD perbankan belum memenuhi ketentuan modal inti Rp3 triliun sesuai POJK yang berlaku hingga Desember 2024. Karena itu, Pemprov Jambi menempuh langkah konsolidasi melalui skema Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama Bank BJB.
Selain sektor perbankan, Pemprov Jambi juga mendorong penguatan BUMD energi. Operasional PT DJI masih berjalan meski belum memberikan keuntungan signifikan, sementara unit usaha Citigas tetap berkontribusi terhadap pendapatan operasional melalui distribusi gas rumah tangga.
Ke depan, Pemprov Jambi memfokuskan upaya pada perolehan Participating Interest (PI) migas dari perusahaan yang beroperasi di daerah, termasuk PetroChina. Proses yang telah berjalan sejak 2022–2023 itu kini menunggu penyelesaian perjanjian kerja sama serta penerbitan SK dari Kementerian ESDM.
Sementara itu, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat menegaskan komitmen daerah dalam memperkuat manajemen, teknologi, dan tata kelola BUMD. Meski kontribusi terhadap PAD belum signifikan, tren kinerja menunjukkan perbaikan.
Katamso menambahkan,” BPR milik daerah telah menyetor dividen sekitar Rp1,3 miliar, dengan tingkat kesehatan bank yang terus membaik. Ke depan, Pemkab berencana memperluas kerja sama, termasuk mendorong pengalihan pembayaran gaji P3K dan pegawai paruh waktu melalui bank daerah guna memperkuat likuiditas,”ujarnya
Tantangan utama yang dihadapi daerah adalah penguatan sumber daya manusia dan dukungan regulasi. Karena itu, ia mengusulkan agar RUU tentang BUMD memuat ketentuan yang lebih mandatori terkait penguatan permodalan dan keberpihakan kepada BUMD. Pemerintah daerah juga berharap adanya skema insentif bagi perusahaan besar di daerah agar turut memperkuat BUMD.
Adanya Penyelesaian Konflik Agraria dan Percepatan RDTR
Selain isu BUMD, Komisi II turut menyoroti persoalan agraria di Jambi yang memiliki kawasan hutan industri dan taman nasional cukup luas. Pemerintah pusat mendorong percepatan penyelesaian konflik melalui Satgas Agraria dan penerapan kebijakan satu peta (one map policy).
Di bidang tata ruang, Pemkab Tanjung Jabung Barat melaporkan percepatan penyusunan RDTR, termasuk untuk kawasan pesisir dan wilayah strategis berpotensi pariwisata dan kelautan.
